Home FAQ PPID

FAQ PPID

by Wj

Frequently Asked Questions (daftar pertanyaan yang sering ditanyakan)

gambar ilustrasi FAQ

1.       Apa itu Informasi Publik?

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik

2.       Apa itu PPID ?

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pengambilan dokumentasi, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado yang disebut dengan PPID Pembantu Pelaksana

3.       Siapa saja yang dapat mengakses informasi publik?

Setiap warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik, baik secara tertulis maupun tidak tertulis

4.       Apakah seluruh informasi publik adalah informasi yang dapat diakses oleh publik?

Ya. Seluruh Informasi Publik dapat diakses oleh masyarakat, informasi Publik bersifat transparan kecuali informasi yang dikecualikan/rahasia.

5.       Apa yang harus dilampirkan masyarakat untuk memperoleh informasi publik?

Persyaratan yang wajib dilampirkan pemohon informasi publik adalah :

a.         Akta pendirian dan perubahannya (badan hukum);

b.         Kartu Tanda Penduduk (KTP/Perorangan);

c.          Surat Kuasa atau Surat Tugas (wakil Badan Publik/Badan Hukum/Kelompok);

d.         Mengisi form permintaan informasi publik yang disediakan di desk/counter PPID Utama atau PPID Pelaksana atau di Website PPID Kementerian Pertanian.

6.       Berapa lama pemohon informasi publik mendapat pemberitahuan tertulis atas permohonan yang diajukan?

Kementerian Pertanian akan menyampaikan tanggapan tertulis atas permohonan informasi publik selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan. Kementerian Pertanian dapat memperpanjang waktu penyerahan pemberitahuan tertulis selama 7 ( tujuh ) hari kerja.